Kosasih selaku pembina BALAD RAJA mengungkapkan bahwa kehadirannya guna menyampaikan aspirasi murni yang berasal dari masyarakat sekitar terkait kegiatan deklarasi balai adat Balaraja dan sejumlah permasalahan yang ada di wilayah Balaraja.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan jalan harus dilakukan pelebaran, bukan sekedar perbaikan karena volume kendaraan dan penduduk semakin bertambah. Adapun kemacetan tersebut menimbulkan dampak ke berbagai elemen masyarakat, termasuk pekerja dan anak sekolah yang terhambat di perjalanan.
Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD menyampaikan bahwa aspirasi tersebut harus menjadi catatan khusus guna dilakukan perbaikan dan solusi terhadap persoalan yang ada.
"Ini harus menjadi catatan khusus. Kita mesti memperbaiki pada beberapa titik strategis yang harus diberikan solusi. Lalu, unsur penegakan juga diperhatikan, tapi harus mempertimbangkan aspek sosiologi dan ekonomi sehingga tidak menimbulkan persoalan lain." terang H. Kholid Ismail.
Terkait aspirasi ruas jalan dan sarana prasarana pendidikan, H. Kholid Ismail menegaskan bahwa persoalan jalan akan diprioritaskan oleh kepala daerah sebagai capaian kinerja bersama.
"Penyelesaian fly over dan beberapa titik ruas jalan, terutama perbatasan akan menjadi prioritas kepala daerah, bapak bupati dan wakil bupati, termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang memang menjadi capaian kinerja bersama." tambah pimpinan DPRD tersebut.
H. Kholid Ismail juga menjelaskan bahwa terkait pembangunan infrastruktur harus dipilah terlebih dahulu, mana yang dianggarkan provinsi, mana yang ranah pusat, dan mana yang ranah kabupaten.
"Itu yang nanti bisa saya rekomendasikan sebagaimana tupoksi DPRD terkait penganggaran. Insya Allah saya akan mencoba memastikan terkait infrastruktur tadi." tutup ketua DPRD tersebut
Selain ke DPRD Kabupaten Tangerang, pimpinan BALAD RAJA tersebut juga menjelaskan bahwa aspirasi serupa juga sudah disampaikan kepada Aspirasi sudah disampaikan ke pejabat Kabupaten Tangerang, seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga pejabat Provinsi Banten, seperti PJ Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim.
Red/Tp
