 |
| Foto Ketua DPRD Kabupaten Tangerang (H. Kholid Ismail) |
TANGERANG, TRANSPANTURA.COM - Aksi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud, yang menggeberak lemari kabinet di ruangan kerja pimpinan dewan, menjadi salah satu topik hangat pada masa pengusulan nama-nama Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Rabu (9/8).
Saat dikonfirmasi terkait aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail tanggapi singkat soal aksi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud yang dilakukan di ruangan kerjanya.
Kholid Ismail menilai apa yang dilakukan ketua fraksi itu hanyalah emosi sesaat. Kholid pun tidak akan mempermasalahkan peristiwa tersebut.
"Tidak apa-apa. Mungkin itu kelepasan karena ada ketidakpuasan," kata Kholid Ismail, dikutip Tangerang Ekspres, singkat melalui sambungan teleponnya, Kamis (10/8).
Terpisah, Muhamad Amud tidak membantah adanya peristiwa yang terjadi di ruangan Ketua DPDR Kabupaten Tangerang. Ia mengaku menggeberak lemari kabinet di ruangan kerja pimpinan dewan.
"Saat ngajak Dewan Jayusman dan Dewan Nazil Fikri keluar dari ruangan ketua, tangan saya reflek nepak lemari kabinet," tuturnya.
Muhamad Amud pun mengakui saat itu berbicara menggunakan intonasi yang agak tinggi kepada staf di ruangan ketua dewan, yang sedang tidak ada di tempat, saat ingin mengetahui berita acara usulan Pj Bupati Tangerang. Sebelumnya, ia sudah meminta berita acara usulan Pj Bupati ke sekretariat dewan.
"Semoga kedepannya sekretariat dewan lebih profesional dalam pengarsipan surat berita acara dan pencatatan surat keluar," imbuhnya.
Sementara, aksi yang dilakukan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, menuai reaksi keras dari Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Miftahul Adib.
Menurutnya, sikap arogan yang ditunjukan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, dapat merugikan partai dan dirinya sendiri.
"Jelas, ini akan membawa citra buruk bagi partai dan dirinya sendiri," kata Adib.
Adib mengungkapkan, anggota DPRD seharusnya menjadi contoh baik untuk rakyat, bukan malah bersikap arogan. Anggota dewan yang arogan inilah yang membuat kepercayaan rakyat terhadap legislatif menurun.
"Anggota DPRD ini orang terhormat, representasi wakil rakyat. Kalau melampiskan kemarahan dengan cara geberak-geberak gitu, representasi siapa, preman kah?" cetusnya.
Apabila ada mentalitas masyarakat seperti preman, maka tidak perlu dipertanyakan. Pasalnya, Anggota DPRD yang sejatinya wakil rakyat juga memberikan contoh seperti preman.
Menurut Adib, Partai Golkar harus bertindak tegas. Semua pimpinan partai Golkar, baik Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat harus memonitoring, karena dikhawatirkan dapat merusak citra Golkar didepannya, apalagi kontestasi Politik tidak akan lama lagi akan berlangsung.
"Partai Golkar harus bertindak tegas. Bila perlu diberikan sanksi PAW, karena kalau tidak ada sanksi dikhawatirkan dapat merugikan Partai Golkar juga kedepan," tandasnya.
Hal yang sama dikatakan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin. Kata dia, Sejatinya seorang anggota DPRD tidak boleh bersikap arogan, karena mereka diamati, dilihat dan dinilai oleh publik.
"Dan, mereka itu (anggota DPRD) merupakan respentasi dari rakyat, jadi kalau ada oknum anggota dewan bersikap arogan sama saja memberikan contoh buruk ke masyarakat," kata Ujang.
Semestinya, lanjut Ujang, sekencang apapun perbendaan pendapat di dalam sidang maupun di luar sidang DPRD, harus diselesaikan dengan cara yang elegan.
"Marah-marah itu bukan bagian dari solusi, justru malah akan menambah masalah, " ujarnya.
Ujang menegaskan, sikap aroganisme apapun bentuknya harus dihindari, terlebih oleh seorang anggota DPRD, yang harus paham kode etik.
Oleh karena itu, dia menyayangkan sikap anggota dewan yang bersikap marah-marah, sampai geberak-geberak.
"Mereka, oknum anggota DPRD yang bersikap arogan harus meminta maaf kepada rakyat Kabupaten Tangerang. Dan tentunya, juga harus kena sanksi, " pungkasnya.
Diberitakan Tangerang Ekspres sebelumnya, nama-nama calon Pj Bupati Tangerang sudah mengerucut kepada tiga nama. Yaitu, Moch. Maesyal Rasyied, Deden Apriandi dan Belly Isnaini. Tiga nama tersebut merupakan hasil usulan masing-masing instansi.
Belly Isnaini yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kemendagri usulan Kemendagri, Deden Apriadi Sekretaris DPRD Provinsi Banten hasil usulan Pemprov Banten. Sedangkan Maesyal Rasyied usulan dari DPRD Kabupaten Tangerang. Ketiganya sudah diusulkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar ke Kemendagri di Jakarta. (zky/rh)
